TIMES BOJONEGORO, SURABAYA – Pusat Pengembangan Desa dan Daerah (Pusbangdesda) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menggelar Seminar Nasional bertema 'Rekonstruksi Kebijakan Ekonomi Desa: Koperasi Merah Putih dan Jalan Baru Menuju Kebangkitan Nasional'.

Seminar ini berupaya memberikan jawaban atas tantangan ekonomi desa yang selama ini dihadapi oleh para petani, pelaku UMKM, dan masyarakat desa secara umum. 

Dengan hadirnya 80.000 koperasi desa yang ditargetkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, diharapkan terjadi transformasi nyata dalam pola produksi, distribusi, dan permodalan di desa-desa seluruh Indonesia.

Kolaborasi antara akademisi dan pemerintah menjadi kunci utama kesuksesan program ini, sebagaimana disampaikan oleh Mufarrihul Hazin, Kepala Pusat Pengembangan Desa dan Daerah LPPM Unesa.

"Perguruan tinggi harus berperan lebih aktif dalam memberikan kajian dan solusi konkret bagi pembangunan desa, termasuk dalam hal pendanaan, kompetensi sumber daya manusia, dan strategi ekonomi berbasis koperasi," kata Mufarrihul Hazin, Kepala Pusat Pengembangan Desa dan Daerah LPPM Unesa, Minggu (25/5/2025).

Sementara itu, Henra Saragih, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, menjelaskan bahwa tantangan utama koperasi desa bukan hanya legalitas, tetapi juga permodalan yang tepat guna.

"Dengan skema pendanaan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), koperasi desa dapat memanfaatkan sistem pencairan berbasis proposal, sehingga lebih fleksibel sesuai kebutuhan tiap desa," ujarnya.

Selain itu, Drs FX Nugroho Setijo Nagoro, M.Si selaku Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI menegaskan bahwa desa bukan hanya objek pembangunan, tetapi menjadi subjek utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. 

Dia juga menyampaikan bahwa kebijakan koperasi desa ini dapat menjadi solusi mengatasi ketimpangan ekonomi sekaligus menghapus peran tengkulak yang selama ini merugikan para petani dan pelaku usaha desa.

Dalam seminar ini, Pusbangdesda LPPM Unesa meluncurkan Indonesian Journal of Rural and Regional Innovation Studies (IJRRIS), sebuah forum akademik bagi pemikir dan peneliti dalam membahas strategi inovasi desa.

Melalui seminar ini, para pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat desa diharapkan dapat bersama-sama membangun fondasi ekonomi desa yang kuat, guna menuju Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi.

Pusbangdesda Unesa Dukung Koperasi Desa Merah Putih 

Peningkatan harga pangan, ketergantungan pada rantai distribusi panjang, dan terbatasnya akses modal bagi usaha kecil masih menjadi tantangan utama ekonomi desa.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pusat Pengembangan Desa dan Daerah (Pusbangdesda), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Surabaya, menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk "Rekonstruksi Kebijakan Ekonomi Desa: Koperasi Merah Putih dan Jalan Baru Menuju Kebangkitan Nasional." 

Seminar ini menghadirkan pemangku kebijakan dan akademisi sebagai bagian dari upaya konkret dalam mewujudkan ketahanan ekonomi desa, sekaligus mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan menekan lonjakan harga bahan pokok melalui sistem koperasi.

Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa sebagai fondasi ekonomi berbasis komunitas, yang dapat menggerakkan produksi pangan lokal, distribusi, dan sistem keuangan desa.

F.X Nugroho Setijo Nagoro, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, menegaskan bahwa desa harus menjadi subjek utama dalam strategi ekonomi nasional, bukan sekadar objek pembangunan. 

"Dengan terbentuknya koperasi desa, petani dan pelaku usaha desa dapat memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menjual hasil panen serta mengakses bahan baku dengan harga yang lebih stabil," katanya.

Masalah akses permodalan masih menjadi tantangan bagi banyak desa yang ingin membentuk koperasi.

Henra Saragih, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi, menjelaskan, bahwa koperasi desa dapat memanfaatkan pendanaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan mekanisme pencairan berbasis proposal, sehingga memudahkan koperasi untuk memperoleh modal sesuai kebutuhan tanpa beban yang berlebihan.

"Langkah ini juga dapat mengurangi dominasi tengkulak, yang selama ini berperan dalam menentukan harga jual hasil pertanian secara sepihak," ujarnya.

Dalam sesi diskusi, Mufarrihul Hazin, Kepala Pusbangdesda LPPM Unesa, menggarisbawahi bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pengembangan koperasi desa. 

Selain memberikan kajian ilmiah dan rekomendasi kebijakan, akademisi juga dapat membantu membangun sistem digitalisasi koperasi, sehingga tata kelola koperasi lebih modern dan transparan. 

Sebagai langkah konkret, Pusbangdesda LPPM Unesa meluncurkan Indonesian Journal of Rural and Regional Innovation Studies (IJRRIS), sebagai wadah bagi pemikir dan peneliti untuk membahas strategi inovasi desa secara berkelanjutan.

Seminar ini menjadi tonggak penting bagi transformasi ekonomi desa, membuktikan bahwa koperasi bukan hanya sekadar pilihan, tetapi solusi nyata bagi keberlanjutan ekonomi lokal.

Dengan kolaborasi pemerintah, akademisi, dan masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menghadirkan ketahanan ekonomi yang lebih kuat, memastikan desa tidak lagi bergantung pada rantai distribusi panjang, serta memberikan keadilan ekonomi bagi petani dan pelaku usaha desa. (*)