TIMES BOJONEGORO, JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tidak dapat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan, 22–23 November 2025.

Menurut Teddy, keputusan ketidakhadiran Presiden Prabowo di forum para pemimpin dunia itu diambil karena jadwal KTT bertepatan dengan beberapa agenda penting di dalam negeri. Namun, ia tidak merinci agenda apa saja yang mengharuskan Presiden tetap berada di Indonesia.

“Iya betul. Jadwal KTT G20 di Afrika Selatan bertepatan dengan beberapa agenda Presiden di tanah air sehingga Pak Presiden akan diwakili Pak Wapres di G20,” ujar Teddy di Jakarta, Jumat (21/11/2025), mengutip ANTARA.

Utusan Khusus Temui Presiden Afrika Selatan

Sebagai bentuk penghormatan diplomatik, pemerintah telah mengirim Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebagai utusan khusus Presiden RI. Utusan tersebut ditugaskan untuk bertemu langsung dengan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa dan menyampaikan surat resmi berisi permohonan ketidakhadiran Presiden Prabowo.

“Pemerintah sudah mengirim Wamenko Polkam sebagai utusan khusus Presiden untuk bertemu langsung Presiden Afrika Selatan Ramaphosa, untuk menyerahkan surat permohonan tidak hadir,” kata Teddy.

Gibran Bertolak Wakili Indonesia

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bertolak ke Johannesburg pada Jumat pukul 09.30 WIB dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dalam KTT G20, Gibran dijadwalkan mewakili Presiden RI dalam seluruh rangkaian acara yang berlangsung di Johannesburg Expo Centre.

Kehadiran Wapres dinilai menjadi bentuk komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam pemulihan ekonomi global serta memperkuat kerja sama internasional. Selain menyampaikan pidato di forum utama, Gibran juga dijadwalkan menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan pemimpin negara sahabat untuk memperluas kolaborasi strategis.

KTT G20 tahun 2025 mengusung tiga agenda besar yang menjadi fokus pembahasan yakni: ekonomi berkelanjutan dan penanganan utang negara berkembang; pembangunan dunia yang tangguh, termasuk isu iklim dan transisi menuju energi bersih; pPekerjaan layak, tata kelola kecerdasan buatan, dan isu mineral kritis, yang juga menjadi prioritas Indonesia. (*)