BOJONEGORO – Ada satu pemandangan yang selalu menggelitik nurani setiap kali kita berbicara tentang pendidikan: guru honorer yang setiap hari berdiri di depan kelas, berdiri di tengah gemuruh mimpi anak bangsa gajinya jauh dari layak. 

Suara mereka bukan bisik, tetapi raungan yang tak pernah sepi dari media sosial hingga aksi nyata di jalanan. Mereka berbicara tentang harga diri, keadilan, dan pengakuan; suara itu tidak bisa lagi diabaikan.

Guru honorer bukan sekadar pekerjaan sambilan. Ia adalah dedikasi, panggilan hidup, dan pengorbanan yang tak tertulis. Mereka adalah ujung tombak pendidikan; mereka yang mengajari anak membaca ketika rumahnya sendiri bisu huruf; mereka yang menanamkan angka ketika kehidupan di luar sekolah bergulat dengan angka-angka yang lebih berat; mereka yang mengajarkan moral ketika dunia sering terseret materialisme. 

Ironisnya, dalam sistem yang memberi mereka peran besar, penghargaan finansial sering kali diperlakukan sebagai pelengkap yang tak penting seolah gurunya bisa hidup dari angin segar dan doa anak didik semata.

Gaji guru honorer selama ini jauh di bawah standar layak hidup, apalagi jika dibandingkan dengan gaji pegawai negeri seperti PNS atau guru berstatus SPPG (Surat Perintah Pembayaran Gaji). Mereka mengajar dengan jadwal penuh, beban kerja tinggi, bahkan tanpa jaminan pensiun, tunjangan kesehatan, atau kepastian masa depan. 

Di sisi lain, tanggung jawab mereka tidak kalah dengan rekan-rekan mereka yang berstatus tetap. Mereka bangun pagi sebelum fajar, pulang malam setelah evaluasi, menyiapkan materi di sela-sela pekerjaan lain semua demi memastikan proses belajar mengajar berjalan.

Ada banyak cerita di balik angka-angka gaji yang tak sepadan itu. Ada guru honorer yang pulang dengan tangan kosong karena harus memilih antara membeli makan atau membayar transportasi; ada yang menunda pengobatan karena takut gaji habis untuk hal lain; ada yang bekerja di dua atau tiga sekolah sekaligus agar bisa memenuhi kebutuhan dasar. Guru honorer sering menjadi simbol ketidakadilan struktural: sistem yang menghargai gelar formal dan status birokrasi lebih tinggi daripada dedikasi nyata di ruang kelas.

Dalam perdebatan publik, sering kali muncul argumen bahwa guru honorer memilih pekerjaan itu sendiri, bahwa mereka tidak terikat kontrak tetap sehingga gajinya tidak bisa disamakan dengan PNS. 

Argumen ini keliru, bukan karena tidak benar sepenuhnya, tetapi karena mengabaikan konteks yang lebih luas: banyak guru honorer justru dipaksa mengabdi sebagai honorer karena tidak ada jalur lain untuk bisa ikut berkontribusi dalam dunia pendidikan. Mereka bukan memilih karena nyaman; mereka memilih karena cinta, tetapi juga karena keterbatasan kesempatan.

Diskursus tentang gaji guru honorer nyatanya menyentuh wilayah moral yang dalam: kapan terakhir kali kita menghargai orang yang mendidik anak kita setara dengan orang yang menjaga kantor atau ruang rapat? 

Pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan; ia adalah proses transformasi. Guru bukan sekadar fasilitator; ia adalah pengukir karakter. Mengapa profesi yang menopang fondasi manusia ini dihargai setengah-hati?

Permasalahan ini bukan hanya soal angka di slip gaji. Ia adalah soal pengakuan. Ketika seorang guru honorer menerima gaji jauh dari layak, ia menerima pesan tersirat bahwa kontribusinya “kurang berharga”. 

Ketika negara memberi gaji minim tetapi menuntut kualitas maksimal, maka guru ini dipaksa menjadi pahlawan tanpa tanda jasa pahlawan yang setiap hari berdiri di medan perang tanpa perlindungan.

Aksi-aksi guru honorer yang kini merebak bukan semata tuntutan materi. Ia adalah suara kolektif yang menuntut martabat. Mereka bukan sedang berteriak “kami ingin kaya”, melainkan berujar “kami ingin dihargai seperti manusia yang hidup”. Ketika guru honorer menuntut gaji layak, mereka menuntut sebuah negara yang benar-benar mengutamakan pendidikan sebagai prioritas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa negara memiliki keterbatasan anggaran. Tetapi membangun bangsa bukan hanya soal pembangunan infrastruktur fisik; ia lebih lagi soal investasi pada manusia tentang bagaimana kita memperlakukan mereka yang menyiapkan anak-anak untuk masa depan. Pemerintah perlu menjawab: apakah kita ingin lulusan berkualitas jika pendidiknya diperlakukan seadanya?

Beberapa negara lain memperlakukan pendidik dengan sangat berbeda. Di Finlandia, Jepang, atau Korea Selatan, profesi guru adalah profesi yang dihormati secara sosial dan dihargai secara finansial. 

Di sana, guru diperlakukan sebagai pilar masyarakat, bukan sebagai pekerja yang terbanting di antara realitas ekonomi yang keras. Alhasil, kualitas pendidikan menjadi salah satu yang terbaik di dunia.

Kita tidak perlu meniru sepenuhnya, tetapi kita bisa belajar dari mereka: bahwa menghargai guru berarti menghargai masa depan bangsa. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan konkret: penyesuaian gaji guru honorer agar sesuai dengan standar layak hidup; jaminan kesejahteraan seperti tunjangan kesehatan, jaminan pensiun, dan masa kerja yang jelas; serta jalur konversi yang adil agar guru honorer yang dedikatif bisa mendapatkan status yang lebih stabil.

Di banyak daerah, komunitas lokal sudah mulai bergerak: gotong-royong membantu guru honorer, lembaga sosial memberi subsidi, sekolah swasta berlomba memperbaiki kesejahteraan pendidik mereka. Tetapi solusi lokal tanpa intervensi struktural masih seperti menambal atap bocor dengan kertas: sementara hujan terus mengguyur.

Jika sebuah bangsa mengukur tingkat peradabannya dari bagaimana ia memperlakukan pendidiknya, maka kita masih punya pekerjaan rumah besar. Sekolah yang megah, fasilitas canggih, dan kurikulum mutakhir akan kehilangan makna jika di dalamnya para pengajar hidup dalam kecemasan ekonomi. Pendidikan yang adil bukan hanya tentang akses siswa; ia juga tentang akses guru pada kehidupan yang layak.

Gaji guru honorer yang minim bukan bubur kotor yang cukup diaduk demi terlihat patut. Itu adalah luka yang terus membusuk, menggerogoti semangat juang mereka yang mestinya menjadi mercusuar harapan. Ketika kita berbicara soal pendidikan berkualitas, kita harus mulai dari mulut gua: dari guru itu sendiri.

Kita perlu berhenti mengagungkan narasi pahlawan tanpa pengakuan, dan mulai membangun narasi baru: guru sebagai profesional yang layak dihormati, dihargai, dan dipenuhi haknya. Memberi gaji layak kepada guru honorer bukan semata soal sekeping uang; itu adalah investasi etika dan masa depan.

Di akhir hari, ketika lonceng sekolah berbunyi dan anak-anak pulang membawa buku penuh harapan, ada satu suara sunyi yang belum pulang ke rumah layak: suara guru honorer, yang hari ini masih memperjuangkan kehidupan yang seimbang antara memberi ilmu dan menerima penghargaan yang setara.

Menyuarakan gaji layak bagi guru honorer bukan hanya wacana ekonomi; itu adalah seruan moral. Dan seruan moral, pada akhirnya, adalah denyut nadi sebuah bangsa yang belum kehilangan hati.

 

***

*) Oleh : Ida Fauziyah, Guru MI Alam Al Azhar Sumberrejo, Bojonegoro.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

 

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.