TIMES BOJONEGORO, BOJONEGORO – Hari Ibu di Indonesia diperingati setiap 22 Desember. Namun, peringatan ini kerap berhenti pada seremoni simbolik: lomba memasak, unggahan ucapan manis di media sosial, hingga narasi ibu sebagai sosok penuh pengorbanan tanpa lelah. 

Sayangnya, di balik kemeriahan itu, ada persoalan mendasar yang jarang disentuh secara jujur: ibu terus dimuliakan secara simbolik, tetapi diabaikan secara struktural.

Narasi tentang ibu di ruang publik sering kali terlalu romantik. Ibu digambarkan sebagai pahlawan domestik yang sabar, kuat, dan rela berkorban apa pun demi keluarga. 

Gambaran ini terdengar indah, tetapi menyimpan masalah serius. Ketika pengorbanan ibu terus dinormalisasi, negara dan masyarakat justru lepas tanggung jawab untuk menciptakan sistem yang adil bagi perempuan, terutama para ibu.

Fakta menunjukkan, beban ganda masih menjadi realitas sehari-hari ibu di Indonesia. Di satu sisi, mereka dituntut menjalankan peran domestik mengurus anak, rumah, dan keluarga. 

Di sisi lain, banyak ibu juga menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Ironisnya, kerja domestik yang menyita waktu dan energi itu masih dianggap “bukan kerja”, sehingga tidak dihitung secara ekonomi maupun kebijakan publik.

Hari Ibu semestinya menjadi momentum untuk membongkar ketidakadilan ini. Bukan sekadar memuji ketulusan ibu, tetapi mempertanyakan: mengapa beban pengasuhan masih hampir sepenuhnya dibebankan kepada perempuan? Di mana peran negara dalam memastikan pengasuhan anak tidak menjadi urusan privat semata?

Kebijakan publik kita masih belum sepenuhnya berpihak pada ibu. Cuti melahirkan yang terbatas, minimnya fasilitas penitipan anak yang terjangkau, hingga perlindungan bagi ibu pekerja sektor informal masih menjadi pekerjaan rumah besar. Dalam situasi ini, ibu dipaksa “kuat” bukan karena pilihan, melainkan karena sistem tidak memberi alternatif.

Lebih jauh, Hari Ibu di Indonesia memiliki akar sejarah yang politis dan progresif. Kongres Perempuan Indonesia pada 22 Desember 1928 bukanlah perayaan domestik, melainkan forum perjuangan perempuan untuk pendidikan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Sayangnya, semangat kritis itu kini memudar, tergantikan oleh perayaan yang justru mengerdilkan peran perempuan ke ranah domestik semata.

Kita juga perlu jujur melihat realitas ibu tunggal, ibu pekerja migran, ibu korban kekerasan, dan ibu di wilayah 3T. Mereka jarang hadir dalam narasi perayaan Hari Ibu yang manis dan bersih. Padahal, merekalah wajah nyata perjuangan keibuan di Indonesia—berhadapan langsung dengan kemiskinan, ketimpangan akses layanan kesehatan, dan minimnya perlindungan hukum.

Di ruang publik, suara ibu masih sering direduksi. Pendapat mereka soal kebijakan pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi keluarga kerap dianggap urusan “rumah tangga”, bukan urusan politik. Padahal, pengalaman ibu justru sangat relevan dalam perumusan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan sosial.

Hari Ibu seharusnya menjadi ajakan untuk mendistribusikan ulang tanggung jawab pengasuhan. Peran ayah, keluarga besar, komunitas, hingga negara harus diperkuat. Pengasuhan adalah kerja sosial, bukan beban individual ibu. Selama tanggung jawab ini tidak dibagi secara adil, maka perayaan Hari Ibu hanya akan menjadi perayaan kelelahan yang diselimuti pujian.

Kritik juga perlu diarahkan pada cara media merepresentasikan ibu. Sosok ibu ideal kerap digambarkan serba bisa, tidak mengeluh, dan selalu mendahulukan keluarga. Representasi ini menciptakan tekanan psikologis bagi ibu yang tidak sesuai dengan standar tersebut. Ketika ibu lelah, marah, atau memilih jalan hidup berbeda, mereka sering kali distigma sebagai “tidak baik”.

Membebaskan ibu berarti memberi mereka ruang untuk menjadi manusia seutuhnya, bukan simbol kesempurnaan. Ibu berhak lelah, berhak gagal, berhak memilih, dan berhak didukung oleh sistem sosial yang adil. Tanpa itu, Hari Ibu hanya akan menjadi ritual tahunan yang tidak menyentuh akar persoalan.

Memaknai Hari Ibu secara kritis bukan berarti meniadakan penghormatan. Justru sebaliknya, penghormatan sejati lahir dari keberanian mengubah sistem yang selama ini membebani ibu secara tidak adil. Ucapan terima kasih harus diterjemahkan menjadi kebijakan, fasilitas, dan budaya yang berpihak.

Jika tidak, setiap 22 Desember kita hanya akan terus mengulang kalimat yang sama: memuji ibu sebagai sosok luar biasa, sambil membiarkan mereka berjuang sendirian. Dan itu bukan penghormatan, melainkan pengabaian yang dibungkus romantisme. (*)

***

*) Oleh : Ida Fauziyah, Guru MI Alam Al Azhar Sumberrejo, Bojonegoro.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.