TIMES BOJONEGORO, BOJONEGORO – Di banyak kota dan desa, ruang kelas kini tak lagi seramai dulu. Bukan karena murid berkurang, melainkan karena guru satu per satu menghilang dari papan tulis. Ada yang kini menggenggam setir ojek daring, ada yang membuka lapak kecil di pinggir jalan, sebagian lainnya menekuni kerja serabutan yang jauh dari dunia pedagogi. 

Kapur diganti helm, buku diganti aplikasi. Fenomena guru beralih profesi bukan sekadar isu personal, melainkan cermin retaknya martabat profesi yang selama ini dielu-elukan sebagai pilar peradaban.

Ironinya, guru adalah profesi yang paling rajin diberi pujian, namun paling lambat diberi kepastian hidup. Dalam setiap pidato resmi, guru disebut “pahlawan tanpa tanda jasa”. Namun di meja dapur, banyak guru justru bertarung dengan angka-angka kebutuhan yang tak ramah. 

Gaji tak sepadan, tunjangan tersendat, status kepegawaian menggantung seperti awan mendung yang tak kunjung hujan. Profesionalitas dituntut tinggi, tetapi kesejahteraan diperlakukan ala kadarnya.

Beralihnya profesi guru sejatinya bukan pilihan, melainkan pelarian. Pelarian dari sistem yang memaksa mereka hidup dalam paradoks: mendidik tentang cita-cita, tetapi sendiri kesulitan meraih hidup layak. 

Mereka diminta membentuk karakter, menanamkan nilai kejujuran dan etos kerja, namun setiap bulan harus bernegosiasi dengan utang, cicilan, dan dapur yang nyaris dingin. Di titik ini, idealisme diuji oleh realitas, dan tak semua orang mampu bertahan lama.

Guru honorer adalah potret paling telanjang dari problem ini. Bertahun-tahun mengabdi, puluhan jam mengajar, tetapi penghasilan sering kali kalah dari buruh harian. Status profesional melekat di kewajiban, bukan di hak. 

Negara seakan meminjam pengabdian guru, tetapi lupa mengembalikannya dalam bentuk perlindungan yang adil. Maka ketika peluang lain datang meski tak prestisius ia terasa lebih rasional daripada bertahan dalam romantisme profesi yang lapar.

Fenomena ini bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga soal psikologis dan martabat. Ketika seorang guru harus mencari pekerjaan sampingan hingga menguras tenaga dan waktu, kualitas pengajaran pun terancam. 

Energi terkuras sebelum bel masuk berbunyi. Konsentrasi terbelah antara tanggung jawab moral di kelas dan tuntutan perut di rumah. Pendidikan akhirnya dibayar dengan kelelahan sistemik, sebuah ongkos mahal yang tak pernah tercatat dalam anggaran negara.

Lebih jauh, eksodus guru adalah alarm keras bagi masa depan pendidikan. Sekolah bisa berdiri megah, kurikulum bisa berganti setiap periode, teknologi bisa dipamerkan, tetapi tanpa guru yang sejahtera dan bermartabat, semua itu hanya dekorasi kosong. 

Pendidikan bukan mesin otomatis. Ia hidup dari relasi manusiawi antara guru dan murid, dari keteladanan yang lahir dari rasa aman dan harga diri yang terjaga.

Sayangnya, kebijakan pendidikan kerap lebih sibuk mengurus administrasi ketimbang kesejahteraan. Guru dibebani laporan, asesmen, platform digital, dan target-target birokratis, tetapi lupa ditanya: apakah hidup mereka cukup? 

Profesionalitas dipersempit menjadi kepatuhan administratif, bukan penghargaan struktural. Dalam logika semacam ini, guru diperlakukan seperti operator sistem, bukan subjek utama pendidikan.

Ketika guru beralih profesi, yang hilang bukan hanya satu tenaga pengajar, tetapi satu simpul peradaban. Setiap guru membawa pengalaman, kesabaran, dan nilai yang tak tergantikan oleh modul atau video daring. Kehilangan mereka berarti memutus mata rantai pengetahuan dan keteladanan yang seharusnya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sudah saatnya negara berhenti mengandalkan narasi pengabdian semata. Pengabdian tanpa keadilan adalah eksploitasi yang disamarkan dengan retorika moral. 

Guru bukan relawan abadi, melainkan profesional yang layak hidup layak. Kesejahteraan bukan hadiah, melainkan fondasi agar mereka dapat mengajar dengan utuh, berpikir jernih, dan mendidik dengan hati yang tidak terbelah.

Jika hari ini kapur terus diganti setir, papan tulis ditinggalkan demi jalanan, maka yang sesungguhnya kita saksikan adalah kegagalan kolektif menghormati pendidikan. 

Guru tidak pergi karena tak mencintai profesinya. Mereka pergi karena cinta itu tak lagi mampu mengalahkan realitas hidup. Dan bangsa yang membiarkan gurunya pergi, sesungguhnya sedang berjalan menjauh dari masa depannya sendiri. (*)

***

*) Oleh : Ida Fauziyah, Guru MI Alam Al Azhar Sumberrejo, Bojonegoro.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.