TIMES BOJONEGORO, BOJONEGORO – Di sudut-sudut kota, di bawah lampu merah yang tak pernah benar-benar padam, ada anak-anak yang tumbuh lebih cepat dari usianya. Mereka belajar membaca raut wajah orang dewasa sebelum sempat membaca buku. Mereka menghafal kerasnya hidup lebih dulu daripada tabel perkalian. 

Anak jalanan adalah potret pendidikan yang tertinggal di belakang, bukan karena mereka menolak sekolah, tetapi karena sekolah sering kali menolak realitas hidup mereka.

Kita sering berbicara tentang pendidikan sebagai hak dasar, tetapi hak itu kerap berhenti sebagai jargon kebijakan. Bagi anak jalanan, sekolah bukan sekadar ruang belajar, melainkan ruang yang terasa asing: jamnya kaku, aturannya tidak ramah, dan kurikulumnya sering tak relevan dengan perjuangan hidup yang mereka jalani setiap hari. Ketika perut lapar dan kebutuhan keluarga mendesak, mimpi tentang bangku sekolah terdengar seperti kemewahan yang terlalu jauh.

Kesalahan terbesar kita adalah mengukur keinginan belajar anak jalanan dengan standar anak-anak yang hidup dalam kenyamanan. Padahal, keinginan mereka terhadap pendidikan hadir dalam bentuk yang berbeda. 

Mereka tidak selalu meminta gedung megah atau ijazah berbingkai. Yang mereka cari adalah keterampilan untuk bertahan, pengetahuan untuk melindungi diri, dan harapan agar hidup mereka tidak berhenti di trotoar yang sama.

Pendidikan bagi anak jalanan tidak bisa dipaksakan masuk ke kerangka formal yang kaku. Ia harus lentur seperti kehidupan mereka, adaptif seperti jalanan yang setiap hari mereka hadapi. Pendidikan yang menjawab kebutuhan anak jalanan adalah pendidikan yang berangkat dari realitas, bukan dari asumsi. Ia tidak dimulai dengan daftar mata pelajaran, tetapi dengan pertanyaan sederhana: apa yang mereka butuhkan untuk hidup lebih bermartabat?

Anak jalanan membutuhkan pendidikan yang memanusiakan, bukan menertibkan. Terlalu sering pendekatan negara dan masyarakat terhadap anak jalanan berangkat dari logika ketertiban kota, bukan dari logika keadilan sosial. 

Mereka dipindahkan, dirazia, didata, lalu dilepas kembali ke jalan tanpa perubahan berarti. Pendidikan dalam skema seperti ini hanya menjadi alat kosmetik kebijakan, bukan jalan keluar yang sungguh-sungguh.

Yang dibutuhkan adalah pendidikan alternatif yang berpihak, fleksibel, dan kontekstual. Ruang belajar tidak harus selalu bernama sekolah. Ia bisa hadir di rumah singgah, komunitas, taman kota, bahkan di sela aktivitas mereka sehari-hari. 

Pendidikan bagi anak jalanan harus mampu berdialog dengan waktu mereka, bukan menuntut mereka meninggalkan seluruh hidupnya sekaligus. Belajar membaca, berhitung, memahami hak-hak dasar, keterampilan kerja sederhana, hingga pendidikan karakter dan emosi adalah fondasi penting yang lebih mendesak daripada target kurikulum yang ambisius.

Lebih dari itu, pendidikan anak jalanan harus terintegrasi dengan perlindungan sosial. Mengajak mereka belajar tanpa memastikan kebutuhan dasar makan, kesehatan, rasa aman adalah ilusi. Tidak ada pendidikan yang tumbuh di atas kelaparan dan ketakutan. 

Karena itu, pendidikan harus berjalan seiring dengan kebijakan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan ekonomi orang tua, dan jaminan sosial yang nyata. Anak jalanan bukan fenomena individual, melainkan hasil dari ketimpangan struktural yang panjang.

Peran masyarakat sipil, relawan, dan komunitas menjadi sangat penting, tetapi tidak boleh dijadikan alasan bagi negara untuk lepas tangan. Pendidikan anak jalanan tidak bisa bergantung pada kemurahan hati semata. Ia harus menjadi kebijakan yang dirancang dengan serius, didanai dengan layak, dan dijalankan dengan komitmen jangka panjang. Negara harus hadir bukan sebagai pengatur jarak, melainkan sebagai pendamping yang konsisten.

Kita juga perlu mengubah cara pandang terhadap anak jalanan. Mereka bukan “masalah sosial” yang harus disingkirkan, melainkan subjek pendidikan yang memiliki potensi. Di balik wajah lusuh dan tangan kotor, ada kecerdasan hidup yang tidak diajarkan di ruang kelas mana pun: ketahanan, solidaritas, dan kemampuan membaca situasi. Pendidikan yang baik justru harus mampu mengolah pengalaman hidup itu menjadi kekuatan, bukan mematikannya dengan stigma.

Pendidikan anak jalanan adalah ujian kejujuran kita dalam berbicara tentang keadilan. Jika pendidikan hanya ramah bagi mereka yang sudah di dalam sistem, maka kita sedang memperlebar jurang, bukan menjembataninya. 

Menghadirkan pendidikan yang menjawab keinginan anak jalanan berarti berani keluar dari kenyamanan birokrasi, berani mendengar suara yang jarang didengar, dan berani mengakui bahwa sistem pendidikan kita belum sepenuhnya adil.

Pendidikan bukan soal gedung, kurikulum, atau angka partisipasi semata. Ia adalah soal keberpihakan. Apakah kita sungguh ingin semua anak tumbuh dengan kesempatan yang setara, atau hanya mereka yang lahir di tempat yang tepat? 

Anak jalanan tidak meminta dikasihani. Mereka hanya ingin diberi jalan. Dan pendidikan, jika dirancang dengan hati dan keberanian, seharusnya menjadi jalan itu jalan pulang menuju martabat, harapan, dan masa depan yang lebih manusiawi. (*)

***

*) Oleh : Ida Fauziyah, Guru MI Alam Al Azhar Sumberrejo, Bojonegoro.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.